Hari ini lini masa media sosial warga Indonesia dipenuhi oleh berita buruk terkait pengelolaan negara, di waktu yang hamper bersamaan, mulai dari kondisi ekonomi yang melemah, klarifikasi Seskab, Kepala BGN dicopot hingga pledoi putusan kasus Nadiem Makarim membanjiri ruang public.
Di rezim orde baru yang berkuasa hingga 32 tahun tidak lepas dari pengaruh penguasa yang membungkam dan mematikan nalar kritis warga negara, negara membungkam dengan membakar buku, kekerasan hingga intervensi kebijakan yang sentralistik, Di era sekarang sedikit berbeda, negara membungkam dengan mencetak satu miliar buku sampah lalu menumpahkannya ke ruang publik. Hasilnya sama: kebenaran mati lemas.
Ini yang disebut censorship through noise, atau membungkam tanpa sensor cara kerjanya adalah membanjiri masyarakat dengan ratusan berita sampah dengan mengandalkan propaganda, menyiram sipil dengan ribuan narasi hingga kita bingung ingin focus ke mana, dengan ini Pemerintah tidak perlu lagi membakar atau melarang peredaran buku, menutup koran atau memenjarakan wartawan.
Produksi Berita secara masal untuk membiaskan perkara
Perhatikan setiap kali skandal besar muncul. Ada jejak digital Rp300 triliun menguap. Ada penggusuran warga demi proyek strategis. Ada pejabat memakai uang pribadi untuk urusan negara tanpa mekanisme APBN yang jelas.
Contoh nyata dari pola ini adalah baru-baru ini nilai tukar rupiah anjlok ke angka 18.000 dan IHSG yang turun signifikan, ini adalah masalah serius yang perlu untuk dikritisi oleh public, pasalahnya krisis moneter yang dialami warga Indonesia dipenghujang decade 90an disebabkan oleh anjloknya nilai tukar rupiah, namun
Apa yang terjadi dalam 24 jam pertama? Timeline kita tiba-tiba penuh. Skandal artis papan atas, klarifikasi Seskab yang kontroversial hingga kepala Badan Gizi Nasional yang dicopot oleh Presiden.
Ini bukan kebetulan. Ini strategi. Tujuannya untuk membiaskan perkara, bukan meyakinkan publik bahwa pemerintah benar.
Pemerintah menang tanpa harus mengangkat satu jari pun untuk membredel.
Buzzer Adalah Polisi Rahasia versi media sosial
Dulu negara butuh apparat untuk membungkam, peristiwa petrus di decade 80-90an adalah bukti, namun di era sekarang cukup merekrut pasukan buzzer, modalnya murah, namun berdampak.
Di saat ruang public membahas satu permasalahan konkret, mereka akan muncul bukan untuk mempertahankan argument, tugas mereka adalah memastikan bahwa tidak argument yang selesai dibahas, polarisasi politik hingga menyerang pribadi warga negara dan membuat drama seolah “rakyat tidak tahu berterima kasih”.
Algoritma media sosial adalah sekutu mereka, selain ada peranan penguasa di dalamnya, hasilnya adalah negara bisa menrasikan “terbuka terhadap kririkan” mereka hanya memastikan kiritik warga tidak terdengar.
Apatisme Adalah Kemenangan Penguasa
Tujuan utama dari ‘siasat gorong-gorong” ini bukan mengubah pikiran, tujuannya adalah membuat kita apatis.
Dengan berpikir bahwa penguasa adalah pengendali media sosial maka kita akan menyadari sesuatu, bahwa krituk yang kita lakukan hanya “percuma”, percuma mengkritik karena jawabannya tidak akan pernah ada.
Inilah pembungkaman paling sempurna. Korbannya membungkam dirinya sendiri. Warga tidak takut pada penjara, warga lelah pada kebisingan. Dan penguasa bisa terus berjalan tanpa pengawasan, karena mata sipil sudah terlalu perih untuk melihat.
Penutup
Penguasa punya lingkaran, penguasa punya kuasa.
Apa yang membanjiri lini masa kita hari ini bukanlah hal yang kebetulan, penguasa yang dibelakangnya adalah “orang pintar”, data, angka hingga algoritma media sosial mereka yang mainkan, bagaikan bidak catur mereka bukan tidak tau, tapi mereka menunggu.
“kapan waktu yang tepat”.