Resonansi — Dugaan penyalahgunaan kewenangan penyadapan di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia menjadi sorotan setelah Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Selain Listyo Sigit, dua nama lainnya yang turut ditetapkan sebagai tersangka adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso. Ketiganya dilaporkan telah ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri.
Berdasarkan keterangan Kabareskrim Polri, penyidik menduga terdapat penggunaan sistem penyadapan milik Polri atau Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi sebagaimana mestinya. Dugaan tersebut juga mencakup penyadapan di luar kepentingan penyelidikan atau penyidikan serta penghapusan data elektronik.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut penegakan hukum, tetapi juga menyentuh perlindungan hak privasi masyarakat. Terlebih, kelompok nomor yang diduga menjadi sasaran penyadapan turut mencakup nomor milik media. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan komunikasi pribadi dan kerahasiaan sumber informasi jurnalistik.
Hingga batas penelusuran informasi pada 3 November 2026, belum terdapat penjelasan terperinci mengenai siapa yang memberikan perintah penyadapan terhadap setiap nomor dan bagaimana proses pengawasannya. Tanggapan langsung dari ketiga tersangka maupun kuasa hukumnya juga belum diperoleh dalam pemberitaan yang dikaji.
Penetapan tersangka bukanlah bukti bahwa seseorang telah terbukti bersalah. Proses hukum harus tetap berjalan secara objektif dan transparan dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa kewenangan penyadapan harus disertai prosedur dan pengawasan yang ketat. Sebab, ketika akses terhadap komunikasi pribadi dapat disalahgunakan, bukan hanya privasi masyarakat yang terancam, tetapi juga kebebasan pers. Lantas, siapa yang mengawasi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menyadap?
